JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia mempertanyakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menghilangkan diagram dan bagan perolehan suara Pilpres dan Pileg pada Pemilu 2024 dalam real count melalui Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap).
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan pentingnya KPU mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pembuatan kebijakan.
“SOP-nya seperti apa? Kita minta diberhentikan sementara untuk perbaikan. Pertanyaan sekarang, sudah diberhentikan sementara atau bagaimana?” ujarnya di Gedung Bawaslu RI.
Bagja memperingatkan agar KPU RI tetap mematuhi SOP dan menekankan agar sistem yang dibangun menampilkan informasi yang seharusnya.
Kendati demikian, Bawaslu RI belum menerima penjelasan dari KPU terkait beberapa aspek Sirekap yang masih memerlukan klarifikasi.
“Sekarang kan sudah dihentikan, berapa lama pertanyaannya? Kenapa itu tidak presisi? Itu juga belum dijelaskan,” ungkap Bagja.
Dia juga mengajukan pertanyaan terkait peniadaan diagram dan bagan perolehan suara, menginginkan agar formulir D Hasil dari tingkat kecamatan juga disertakan untuk transparansi.
Bawaslu RI turut mempertanyakan kelangkaan formulir C Hasil di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Sirekap.
“Kenapa itu belum di-upload? Yang meng-upload itu kan teman-teman KPPS, bukan PTPS,” tandasnya.
Sebelumnya, anggota KPU RI, Idham Holik, menjelaskan bahwa kebijakan baru KPU hanya menampilkan bukti autentik perolehan suara dalam bentuk Formulir Model C1-Plano.
Meskipun Sirekap mengalami kesalahan teknis, KPU berupaya memberikan informasi akurat melalui laman resmi mereka.
Meskipun KPU RI mengklaim perubahan format untuk menampilkan hasil rekapitulasi bertujuan memberikan informasi yang lebih akurat.
Bawaslu RI mendesak KPU untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan menjaga transparansi dalam proses pemilu. (*/DR)
