FaktaID.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan melibatkan lembaga antirasuah ini dalam mengawasi sekaligus membersihkan praktik penyimpangan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pihaknya siap mendukung penuh langkah presiden yang mendorong perbaikan tata kelola perusahaan pelat merah. Ia menilai praktik korupsi merupakan salah satu akar masalah yang membuat BUMN tidak efisien.
“Penyuapan, gratifikasi, pengkondisian pengadaan barang dan jasa, termasuk kerugian keuangan negara, adalah modus-modus yang sering terungkap dari beberapa penanganan perkara oleh KPK di sektor ini,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (30/9).
Menurut Budi, upaya represif yang dilakukan KPK diharapkan dapat menjadi pemicu bagi BUMN untuk memperkuat langkah preventif, salah satunya dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).
Ia meyakini, penerapan bisnis berintegritas akan membuat BUMN lebih efektif, efisien, serta memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara.
“KPK melalui tugas fungsi pencegahan, juga menyediakan Panduan Cegah Korupsi (Pancek) bagi para pelaku usaha, untuk menjadi salah satu pedoman dalam penerapan prinsip-prinsip bisnis yang berintegritas,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidato pada acara puncak Munas VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin (29/9), menegaskan akan melibatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan KPK dalam membersihkan oknum yang mencari keuntungan pribadi di BUMN.
“Tinggal manajemen saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang, nekat-nekat mereka itu, diberi kepercayaan negara dia kira itu perusahaan nenek moyangnya,” tegas Presiden Prabowo.
Prabowo menilai banyak BUMN memiliki aset bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar AS sehingga harus dikelola secara profesional dan transparan. Ia juga mengkritik adanya oknum yang tetap memberi bonus kepada diri sendiri meski perusahaan merugi.
Meski begitu, Presiden masih memberi kelonggaran dengan menetapkan target minimal 3–5 persen keuntungan agar keuangan negara tetap sehat.
“Enggak juga 5 persen, ya udah deh 3 persen, enggak juga. Tapi kita kasih target mereka ini dalam tiga tahun kita tunggu, kita tunggu hasil mereka. Insya Allah akan mencapai yang kita harapkan,” ucap Presiden Prabowo. (DR)
