FaktaID.net – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Ahad (4/1). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi sungai dan muara Tamiang sekaligus memimpin rapat koordinasi persiapan pembentukan dan pelaksanaan Satuan Tugas (Satgas) Kuala.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari operasi terpadu pemerintah dalam rangka mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak banjir serta pendangkalan sungai.
Dalam rangkaian awal kegiatan, Menhan Sjafrie melakukan peninjauan dari udara menggunakan helikopter guna mendapatkan gambaran menyeluruh terkait kondisi alur sungai, tingkat sedimentasi, hingga kawasan muara Tamiang.
Setelah itu, Menhan melanjutkan peninjauan langsung dengan menyusuri sungai hingga ke muara menggunakan kapal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sekaligus memahami secara detail berbagai persoalan teknis yang dihadapi di lapangan.
Usai peninjauan, Menhan memimpin rapat koordinasi yang digelar di Kantor Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway. Rapat tersebut dihadiri Wakil Panglima TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan, Pangdam Iskandar Muda, serta Bupati Aceh Tamiang.
Rapat koordinasi difokuskan pada sinkronisasi rencana teknis, kesiapan alat berat, dukungan logistik, serta integrasi program Satgas Kuala dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Menhan menegaskan bahwa pengerahan alat berat oleh Satgas Kuala direncanakan mulai dilakukan dalam dua minggu ke depan. Dengan demikian, proses normalisasi sungai dan muara diharapkan dapat berjalan seiring dan selaras dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang tengah disiapkan.
Menhan juga menekankan bahwa pembentukan Satgas Kuala tidak hanya berfokus pada pengerukan dan normalisasi sungai semata, tetapi memiliki tujuan strategis yang lebih luas, yakni mendukung pemulihan serta penguatan perekonomian masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai dan kawasan muara Tamiang.
Melalui normalisasi alur sungai tersebut, pemerintah berharap akses transportasi air dapat kembali pulih, aktivitas nelayan kembali berjalan, serta sektor pertanian dan perdagangan lokal yang terdampak banjir dan pendangkalan dapat bangkit secara bertahap. (DR)
