JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, menyoroti proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dalam interupsi pada Rapat Paripurna Hari ini, Selasa (5/3)
Ia dengan tegas menyatakan dukungannya agar DPR RI menggunakan hak angket untuk memastikan keberlangsungan Pemilu berdasarkan kedaulatan rakyat.
Pelaku sejarah gerakan reformasi 1998 ini, mengungkapkan keprihatinannya terhadap brutalitas dan ketidaketisan etika politik dalam proses pemilu. Ia mengatakan,
“Saya belum pernah melihat ada proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol.” ungkapnya.
Dalam interupsi tersebut, Luluk menegaskan bahwa pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak yang mendukung penggunaan hak angket oleh DPR RI.
“Hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket,” ucapnya.
Menurut Luluk, hak angket akan membantu menemukan titik terang dan mengakhiri desas-desus kecurigaan yang tidak perlu.
“Saya mendukung hak angket ini untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 dijalankan berdasarkan daulat rakyat,” tambahnya.
Dalam penutup interupsi, Luluk menekankan prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika tinggi dalam pelaksanaan pemilu.
Ia juga menyoroti bahwa pemilu tidak hanya terkait dengan hasil, melainkan juga proses yang harus mencerminkan kejujuran dan keadilan.
“Ketika para akademisi, budayawan, profesor, mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka alangkah naifnya jika DPR hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu.” tambahnya. (*/DR)
