FaktaID.net – Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa seluruh kebijakan pemerintahannya harus berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Ia juga menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang bersih, transparan, dan efisien demi kesejahteraan masyarakat.
“Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewangan dan korupsi. Uang rakyat gak boleh dicuri karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi, jangan, jangan khawatir,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, pada Selasa (4/11).
Presiden menjelaskan bahwa pembangunan dan penguatan transportasi publik seperti layanan Kereta Rel Listrik (KRL) merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menyediakan sarana transportasi yang terjangkau bagi masyarakat.
Pemerintah, kata Prabowo, berkomitmen menanggung sebagian besar biaya operasional transportasi publik agar tetap dapat dinikmati seluruh lapisan rakyat.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan rasa optimisme terhadap kekuatan ekonomi Indonesia yang dinilai semakin mandiri.
“Alhamdulillah dengan cepat pemerintah yang saya pimpin, tim yang membantu saya berhasil. Kita produksi pangan tertinggi sepanjang sejarah Republik. Cadangan pangan kita sekarang terbesar, cadangan sepanjang Republik Indonesia berdiri. Kita aman di bidang pangan dan terus akan kita amankan,” ungkap Presiden Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap kemampuan bangsa sendiri. Ia mengapresiasi kemajuan teknologi serta pelayanan PT KAI yang dinilai telah sejajar dengan standar internasional.
“Saya sering di luar negeri, kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api di manapun. Jadi kita ini ya sebagai bangsa ya cobalah kalau anak bangsa berbuat yang baik, yang hebat, yang dikagumi bangsa lain ya mbok ya kita juga hormati dan kita hargai,” ujar Kepala Negara. (DR)
