JAKARTA – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDIP dan PPP, untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024 di DPR.
Ganjar menganggap hak angket sebagai langkah penting untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pemilu.
Menurut Ganjar, hak angket menjadi sarana penyelidikan DPR untuk menuntut pertanggungjawaban terkait dugaan kecurangan Pilpres yang diduga sarat dengan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis pada Senin (19/2).
Ganjar juga mengatakan bahwa dugaan kecurangan di Pilpres 2024 harus dihadapi dengan serius, dan partai pengusung memiliki hak untuk mengusulkan hak angket di DPR. Usulan tersebut telah disampaikan dalam rapat TPN pada Kamis (15/2).
Partai pengusung Ganjar, yakni PDIP dan PPP, dipersiapkan untuk memimpin rencana penggunaan hak angket, yang kemungkinan akan diusulkan pada pembukaan sidang DPR pada Maret 2024.
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, telah meminta agar rencana ini dibicarakan dengan matang. Ganjar juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. (*/DR)
