Ia menambahkan, aturan baru tersebut mengatur mekanisme perampasan aset tanpa harus bergantung pada putusan pidana atau non-conviction based. Selain itu, pengelolaan aset akan dilakukan secara terpadu, independen, dan berbasis teknologi informasi.
Cakupan pengaturannya juga meliputi tindak pidana korupsi serta kejahatan lainnya, termasuk investasi fiktif dan kejahatan finansial modern yang menimbulkan banyak korban.
Habiburokhman menegaskan, pembahasan RUU tersebut turut melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui mekanisme partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation.
Setelah laporan Komisi III, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah mewakili Presiden Prabowo Subianto.
Selanjutnya, Puan meminta persetujuan seluruh anggota dewan untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna.
Pengesahan kemudian ditandai dengan ketukan palu pimpinan DPR RI.
“Terima kasih, Alhamdulillah,” ujar Puan. (DR)




