Hukum  

Setelah 18 Tahun, DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset

Redaksi
Setelah 18 Tahun, DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset
Dok. Rapat Paripurna DPR Hari/Foto: DPR RI)

Ia menambahkan, aturan baru tersebut mengatur mekanisme perampasan aset tanpa harus bergantung pada putusan pidana atau non-conviction based. Selain itu, pengelolaan aset akan dilakukan secara terpadu, independen, dan berbasis teknologi informasi.

Cakupan pengaturannya juga meliputi tindak pidana korupsi serta kejahatan lainnya, termasuk investasi fiktif dan kejahatan finansial modern yang menimbulkan banyak korban.

Habiburokhman menegaskan, pembahasan RUU tersebut turut melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui mekanisme partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation.

Baca Juga :  Satgas Pangan Polri Temukan Dugaan Kecurangan pada MinyaKita, Tiga Produsen Diselidiki

Setelah laporan Komisi III, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah mewakili Presiden Prabowo Subianto.

Selanjutnya, Puan meminta persetujuan seluruh anggota dewan untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.

Baca Juga :  Kasus Bullying di Binus School Serpong: Polisi Segera Panggil Orang Tua dan Siswa

“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna.

Pengesahan kemudian ditandai dengan ketukan palu pimpinan DPR RI.

“Terima kasih, Alhamdulillah,” ujar Puan. (DR)