FaktaID.net – Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap perwira tinggi Polri, Irjen Eko Hadi Santoso (EHS). Sanksi pemecatan tersebut diberikan menyusul dugaan keterlibatan EHS dalam kasus penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo hingga kalangan pengusaha.
Putusan tersebut disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko setelah pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Eko Hadi di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).
Dalam persidangan itu, majelis menjatuhkan dua jenis sanksi, yakni sanksi etika dan sanksi administratif.
“Pada hasil sidang KEPP maka didapatkan putusan sidang KEPP. Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Trunoyudo.
Selain dinyatakan melakukan perbuatan tercela, EHS juga dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian dari institusi kepolisian.
“Yang kedua, sanksi administratif yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” tambah Trunoyudo.




