FaktaID.net – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan rotasi besar-besaran terhadap enam pejabat eselon I di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Rotasi tersebut menyasar sejumlah posisi strategis, mulai dari inspektur jenderal (Irjen), sekretaris jenderal (Sekjen), hingga direktur jenderal (Dirjen).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penertiban internal menyusul adanya dua kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan pejabat Kementerian PU serta Dinas PU daerah di Bangka Belitung dan Sumatera Utara.
“Atas arahan dan restu Bapak Presiden Prabowo Subianto, sesuai janji saya beberapa waktu lalu saat kami konferensi pers, secara resmi telah melakukan rotasi terhadap enam pejabat eselon I,” ujar Dody dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (4/7).
Dalam rotasi tersebut, Maulidya Indah Junica ditunjuk sebagai Irjen. Posisi Sekjen kini diisi oleh Wida Nurfaida, sementara jabatan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) diemban oleh Dwi Purwantoro.
Adapun Bisma Staniarto dipercaya sebagai Dirjen Prasarana Strategis, Boby Ali Azhari mengisi posisi Dirjen Bina Konstruksi, dan Apri Artoto ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
“Langkah ini semata-mata diambil sebagai bagian evaluasi menyeluruh dan penyegaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk selalu mampu mendukung secara penuh Asta Cita Presiden Prabowo,” tegas Dody.
Dody menegaskan bahwa kementeriannya berkomitmen melakukan pembenahan kelembagaan dan sistem guna mengurangi tingkat kebocoran anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi belanja infrastruktur. Anggaran yang tidak mendesak akan dikurangi, sementara proyek yang dapat ditangani oleh pihak swasta akan dialihkan.
“Pak Presiden Prabowo sudah clear bahwa kebocoran dan pemborosan harus dihentikan, bukan ditutup-tutupi atau dilakukan pergerakan sana sini yang tidak efektif, tetapi harus benar-benar dihentikan segera,” ujar Dody.
Tak hanya berhenti di level eselon I, Dody memastikan bahwa langkah pembenahan akan berlanjut hingga ke jajaran eselon II, Kepala Satuan Kerja (Kasatker), serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). (MS)
