JAKARTA – Sejumlah elemen masyarakat, termasuk perwakilan Kesultanan Banten, Front Penggerak Perubahan Nasional (FPPN), dan Gerakan Angkatan Muda Islam (GAMIS), menemui Tim Tabayyun dan Advokasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendesak pembatalan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2.
Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk mendukung hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI yang telah merekomendasikan pembatalan proyek tersebut.
Jubir Kesultanan Banten, H. Chothib Afif Amrullah, menegaskan bahwa pihaknya konsisten menolak PSN PIK 2. “Kesultanan tetap konsisten dan istiqamah menginginkan PIK 2 dibatalkan. Selain itu, kami mendukung agar pihak-pihak yang terlibat, terutama yang menindas dan menzalimi masyarakat, ditindak secara hukum,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/2).
Ketua Umum FPPN, Dhio Suharmunastrie, juga menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan menangani kasus ini. Menurutnya, proyek ini telah menyebabkan penderitaan dan ketidakadilan bagi masyarakat.
“Saya sangat berharap Bapak Presiden segera menindaklanjuti, jangan menunggu lama lagi. Rakyat sudah terlalu lama menderita di bawah kezaliman oligarki,” tegas Dhio.
Dhio menambahkan bahwa masyarakat selama ini tidak memiliki saluran untuk menyuarakan keluhannya karena aparat desa hingga kepolisian diduga membackup oligarki.
“Mereka tertekan dan tidak bisa mengadu kepada siapa pun,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum GAMIS, H. Mas Ma’ruf Muhtadi Al-Mahdi, meminta agar seluruh Hak Guna Bangunan (HGB) di Banten dibatalkan.
“Bukan hanya menolak PIK 2, tetapi juga HGB di Banten Utara, Selatan, dan seluruh pesisir Banten harus dibatalkan karena menimbulkan kegaduhan,” kata Ma’ruf.
Sekretaris Jenderal FPPN, Sudrajat Maslahat, menekankan pentingnya kesatuan antara MUI Banten dan masyarakat Banten untuk bersama-sama menolak proyek ini.
“Kami harap MUI Banten sejalan dengan MUI Pusat. Masyarakat, ulama, jawara, dan cendekiawan Banten harus bersatu, tidak terkotak-kotak,” ujarnya.
Sudrajat juga memperingatkan dampak buruk jika proyek ini terus dilanjutkan. “Jika Banten jatuh ke tangan oligarki, dikhawatirkan seluruh PSN di 34 atau 37 pesisir Indonesia akan terancam. Ini bahaya bagi kedaulatan NKRI,” tegasnya. (*/DR)
