FaktaID.net – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperbarui ketentuan Kode Etik Profesi dan mekanisme kerja Komisi Kode Etik Polri (KKEP) melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Pembaruan regulasi tersebut dilakukan untuk memperkuat penerapan kode etik profesi sekaligus menyempurnakan mekanisme penegakan disiplin bagi anggota Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan perubahan aturan itu bertujuan menjaga sikap dan etika profesi anggota kepolisian serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas KKEP.
“Penyesuaian Peraturan Kepolisian ini merupakan bagian dari upaya menjaga sikap dan etika profesi anggota Polri serta meningkatkan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri. Dengan adanya perubahan ini, mekanisme penegakan kode etik memiliki ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan,” ujar Trunoyudo, dikutip Kamis (19/11).
Ia menjelaskan, perubahan tersebut juga merupakan bentuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
Salah satu poin yang diperbarui tercantum dalam Pasal 42 ayat (3), yang mengatur persyaratan pangkat anggota KKEP dalam persidangan.




