Berdasarkan ketentuan terbaru, anggota KKEP yang bertugas dalam persidangan harus memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.
Selain itu, perubahan juga menyentuh Pasal 59 ayat (2) yang mengatur kehadiran terduga pelanggar dalam sidang KKEP.
Dalam ketentuan tersebut, terduga pelanggar diwajibkan mengikuti persidangan secara langsung. Namun, kehadiran melalui media elektronik juga dimungkinkan sepanjang mendapat persetujuan dari Ketua KKEP.
Sejumlah penyesuaian tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan aturan mengenai pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri, termasuk tata cara persidangan dan mekanisme kerja komisi yang menangani pelanggaran etik anggota kepolisian.
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 telah diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI.
Regulasi tersebut tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 799. Dengan berlakunya perubahan ini, pelaksanaan penegakan kode etik di lingkungan Polri memiliki sejumlah ketentuan baru yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. (DR)




