JAKARTA – Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” selama dua hari, mulai Senin (17/2) hingga Selasa (18/02). Aksi ini bertujuan mendesak pertanggungjawaban pemerintah terkait kondisi negara yang dinilai semakin memburuk.
Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ini berpusat di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan untuk mengamankan lokasi demonstrasi, menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat.
Jalan Medan Merdeka Barat, yang berlokasi dekat Istana Negara, ditutup menggunakan pembatas beton untuk mencegah massa aksi mendekati area tersebut.
Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di platform X (sebelumnya Twitter) pada Senin (17/2). Banyak pengguna X menyuarakan keresahan mereka terhadap kondisi Indonesia.
Termasuk penolakan terhadap program makan siang gratis di Wamena, Papua, yang berujung ricuh setelah kepolisian memblokade demonstrasi pelajar. Para pelajar di Wamena menuntut pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua.
- Lima Tuntutan Utama Mahasiswa
Dalam aksi ini, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama kepada pemerintah:
Pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. - Pencabutan pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang, demi menjaga independensi akademik.
- Pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa pemotongan atau hambatan birokrasi.
- Evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
- Penghentian kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Muhammad Rafid Naufal Abrar, Koordinator Aksi UI, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diwajibkan oleh Inpres Nomor 1 Tahun 2025 justru merugikan rakyat.
“Kebijakan ini memaksa banyak anak putus kuliah karena orang tua mereka di-PHK. Ini adalah bukti ketidakadilan yang harus dihentikan,” ujarnya.
Dalam orasinya, seorang mahasiswa mengecam kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai merugikan masyarakat kecil.
“Derasnya hujan sore ini adalah tanda derasnya tangisan petani dan nelayan yang digusur akibat proyek-proyek strategis nasional (PSN) dari rezim ke rezim,” serunya. (DR)
