FaktaID.net — Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan komitmen pemerintah dalam memperketat efisiensi serta menindak tegas setiap bentuk penyimpangan penggunaan anggaran pertahanan saat menghadiri rapat kerja tertutup bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/1).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta para kepala staf angkatan, yakni Kasad, Kasal, dan Kasau. Pertemuan itu membahas pelaksanaan tugas-tugas strategis TNI yang bersifat dinamis, termasuk evaluasi kinerja sejumlah satuan tugas.
Usai rapat, Sjafrie menyampaikan kepada awak media bahwa pihaknya telah melaporkan berbagai pelaksanaan tugas TNI kepada Presiden Republik Indonesia, termasuk kinerja Satgas Jembatan TNI AD yang menjadi salah satu bagian dari program strategis pertahanan.
Lebih jauh, Menhan menegaskan bahwa Presiden memberikan perhatian serius terhadap tata kelola keuangan negara di sektor pertahanan, khususnya agar penggunaan anggaran dilakukan secara efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Beliau (Presiden Prabowo) minta supaya terus dilakukan oleh TNI dan Kementerian pertahanan adalah efisiensi, dan juga akuntabilitas di dalam mengelola angaran yang diberikan oleh negara kepada TNI, dengan memperhatikan penegakan hukum bagi mereka yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan terhadap pengguna anggaran,” ujarnya.
Selain membahas soal efisiensi dan pengawasan anggaran, Sjafrie juga memaparkan rencana kesiapan TNI dalam mendukung misi perdamaian dunia melalui keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace, sebuah badan internasional yang bertugas memonitor administrasi, stabilisasi, dan rehabilitasi wilayah konflik, khususnya di Gaza dan Palestina.
“Di mana kita mengutamakan kemampuan, yang kita siapkan pasukan kita, dan saya kira Panglima sudah mempersiapkan satu brigade,” pungkas Menhan. (DR)
