JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan segera menemui Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menyampaikan temuan terkait kezaliman yang terjadi dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Pertemuan ini dilakukan melalui Tim Tabayyun dan Advokasi MUI yang dibentuk sebagai tindak lanjut rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI beberapa waktu lalu.
Mukernas tersebut merekomendasikan pencabutan PSN PIK 2 karena dinilai banyak menimbulkan mudhorat (kerugian) bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar area proyek.
Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN PIK 2, KH Masduki Baidlowi, menyatakan bahwa saat ini tim sedang menyusun laporan resmi terkait temuan-temuan kezaliman dalam proyek tersebut.
“Sesegera mungkin akan kita laporkan. Sekarang kita sudah membentuk tim perumus untuk menyusun laporan yang akan disampaikan kepada pemerintah,” ujar Kiai Masduki dalam keterangannya di Kantor MUI Pusat, dilansir dari MUI Digital, Rabu (11/2).
Selain menemui Presiden Prabowo dan pimpinan DPR RI, tim MUI juga akan melaporkan temuan mereka kepada lembaga-lembaga terkait lainnya.
“Kita akan menemui Presiden, pimpinan DPR, dan lembaga-lembaga terkait. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita sehingga bisa segera bertemu dan mengambil langkah yang tepat,” tambahnya.
