FaktaID.net – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, menyusul pengungkapan kasus penyelundupan ribuan ton beras ilegal. Beras tersebut diduga kuat masuk tanpa memenuhi prosedur karantina dan kepabeanan yang berlaku.
Dalam sidak itu, Mentan Amran menilai praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang merugikan petani sekaligus mengancam kedaulatan pangan nasional.
Ia menegaskan, Indonesia saat ini berada dalam kondisi swasembada beras dengan stok nasional melimpah, sehingga tidak ada alasan pembenaran atas masuknya beras ilegal.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton. Tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian,” tegas Mentan Amran di hadapan jajaran Bea Cukai, Karantina, TNI-Polri, dan pemerintah daerah, dikutip Senin (19/1).
Berdasarkan hasil penindakan aparat, total beras ilegal yang diamankan mencapai 1.000 ton, dengan sekitar 345 ton masih tersimpan di gudang Bea Cukai. Beras tersebut diketahui diangkut menggunakan enam kapal dari kawasan FTZ Tanjung Pinang, wilayah yang bukan merupakan sentra produksi beras.
Ironisnya, beras ilegal itu justru dikirim ke daerah-daerah yang dikenal sebagai wilayah surplus dan sentra produksi beras, seperti Palembang dan Riau.
Menurut Mentan Amran, pola distribusi tersebut tidak masuk akal dan semakin memperkuat dugaan adanya praktik penyelundupan terorganisir.
“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan,” ujarnya.
Selain beras, aparat juga mengamankan sejumlah komoditas pangan lain, seperti gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih.
