FaktaID.net – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak seharusnya menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Menurut Purbaya, tanggung jawab pengelolaan keuangan proyek tersebut berada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai holding BUMN yang menaungi KCIC.
Ia menilai Danantara sudah memiliki kemampuan untuk mengatur keuangannya secara mandiri, mengingat seluruh dividen kini langsung masuk ke kas lembaga tersebut.
Sebelumnya, dividen dari BUMN masuk melalui pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa kekayaan negara yang dipisahkan (KND) di bawah Kementerian Keuangan. Namun setelah pembentukan Danantara, mekanisme itu berubah.
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi, karena kalau enggak, ya, semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (10/10).
Ia menilai tidak adil jika beban utang proyek kereta cepat tersebut dialihkan ke APBN, sementara hasil penerimaan BUMN melalui dividen sudah dikelola Danantara.
“Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government, ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government, saya pikir begitu,” tegasnya.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini dirinya belum diajak berdiskusi langsung oleh pihak manajemen Danantara terkait wacana agar APBN turut menanggung utang proyek Whoosh. (DR)
