“Bayangkan, kelapa butir hanya tiga ribu rupiah. Tapi kalau sudah jadi coconut milk atau coconut water, nilainya bisa 40 sampai 50 ribu per butir. Inilah pentingnya hilirisasi dan harga petani yang adil,” papar Mentan Amran.
Selain membuka pasar ekspor, hilirisasi juga dinilai memperkuat ekonomi lokal. Keberadaan pabrik pengolahan seperti PT NICO dan PT Dewa Coco telah menyerap ribuan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan petani di wilayah sekitarnya.
“Perusahaan seperti ini harus kita jaga. Mereka membuka lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan,” kata Amran.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pertanian terhadap pengembangan komoditas kelapa di daerahnya.
“Potensi kita luar biasa, lebih dari 150 ribu hektare kelapa produktif. Dengan dukungan 10 ribu hektare tambahan dan harga beli yang lebih baik, kesejahteraan petani pasti meningkat,” ujar Sherly.
Data Kementan mencatat, luas lahan kelapa di Maluku Utara mencapai 158.953 hektare dengan potensi produksi lebih dari 1 miliar butir per tahun, di mana sekitar 76 persen telah diserap industri pengolahan.
Namun demikian, Mentan Amran menilai masih terdapat ruang besar untuk memperkuat rantai pasok dan memperluas ekspor produk turunan.
“Kita ingin Maluku Utara menjadi pusat hilirisasi kelapa Indonesia. Dari sini, kita buktikan bahwa desa-desa mampu menembus pasar dunia. Kuncinya satu: harga petani harus naik, industri harus tumbuh, dan semua pihak harus untung,” pungkas Mentan Amran. (DR)
