Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan percepatan digitalisasi layanan UMKM melalui sistem satu data terintegrasi, Sapa UMKM. Program ini dirancang untuk mempermudah layanan perizinan, pembiayaan, hingga pemasaran produk bagi pelaku usaha.
“Pak Presiden menyampaikan ada 57 juta pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia tentunya tidak bisa dengan metode konvensional kembali,” tutur Maman.
Menurutnya, Presiden menginstruksikan agar sistem Sapa UMKM segera direalisasikan. “Pak Presiden tadi menegaskan segera direalisasikan, insyaallah akan kita realisasikan segera dengan cepat,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Negara juga memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan daya saing UMKM, terutama dalam hal kemudahan akses perizinan dan sertifikasi.
“Petunjuk dari Pak Presiden juga terkait kemudahan akses perizinan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah terkait sertifikasi, terkait bagaimana bisa mendapatkan izin BPOM, mempercepat sertifikasi halal, lalu bagaimana PIRT-nya, SNI, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya UMKM kita daya saingnya juga meningkat,” ucap Maman.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga menegaskan agar program penghapusan piutang UMKM segera ditindaklanjuti. Berdasarkan data sementara, tercatat sekitar 67 ribu UMKM telah masuk dalam program tersebut, namun potensi totalnya diperkirakan mencapai satu juta pelaku usaha.
“Kalau sementara kan masih di angka 67 ribu UMKM. Berdasarkan data dari Bank Himbara kita ada kurang lebih 1 juta usaha mikro kecil menengah yang memang bisa dihapus tagihkan dan dihapus bukukan. Nah itu yang kita akan tindak lanjuti,” kata Maman. (DR)
