FaktaID.net – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11).
Rapat pengesahan yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Pengesahan ini menjadi momentum penting setelah regulasi tersebut diperjuangkan dan dinantikan masyarakat selama 18 tahun.
Sebelum pengambilan keputusan, Rapat Paripurna mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, terkait hasil pembahasan RUU Perampasan Aset.
Habiburokhman menjelaskan, rancangan undang-undang tersebut mulai dibahas di Komisi III sejak Agustus 2025. Ia menilai pengesahannya penting untuk memperkuat paradigma penegakan hukum, khususnya dalam pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana.
“Karena memang sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu ya, dan sudah satu tahun lebih, undang-undang ini berproses di komisi III. Tepatnya sejak Agustus 2025,” jelas Habiburokhman.
Menurutnya, UU Perampasan Aset membawa perubahan pendekatan hukum. Penegakan hukum tidak lagi hanya berorientasi pada pemidanaan atau pemenjaraan pelaku, tetapi juga pemulihan aset dan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
“Yang pertama kondisi saat ini, bahwa ya, tujuan penghukuman sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana. Lalu hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional,” ungkapnya.




