Di sisi lain, BK yang bertindak sebagai PPK diduga tidak menjalankan prosedur verifikasi dan klarifikasi kepada kedua bank penerbit untuk memastikan keaslian serta keabsahan dokumen jaminan yang digunakan.
Penyidik juga mengungkap adanya ketimpangan antara progres pekerjaan di lapangan dengan realisasi pembayaran kepada kontraktor.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, progres fisik pembangunan diketahui baru mencapai 75,34 persen. Namun, pembayaran kepada penyedia jasa justru telah dicairkan sepenuhnya atau mencapai 100 persen dari nilai kontrak.
Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp25.982.542.357,20 atau sekitar Rp25,98 miliar.
Angka kerugian tersebut merujuk pada hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026.
Penahanan BK menjadi bagian dari pengembangan penyidikan Kejati Jawa Barat untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas di lingkungan UPI Bandung tersebut. (DR)
