FaktaID.net – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Ia mendesak agar kasus tersebut diungkap secara menyeluruh, termasuk mengusut pihak-pihak yang diduga menikmati atau mengambil keuntungan dari praktik penyadapan tersebut.
Diketahui, penyadapan ilegal itu tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah tokoh nasional, tokoh partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga media.
Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk membahas persoalan tersebut melalui rapat kerja khusus Komisi III DPR RI.
“Sudah, berkoordinasi dengan Mabes Polri, kami akan menyelenggarakan rapat kerja khusus terkait kejahatan serius penyadapan Kepala Negara,” ujar Habiburokhman kepada awak media di Jakarta, Senin (9/11).
Ia menyebutkan, rapat kerja tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu atau Kamis. Melalui rapat itu, Komisi III ingin memastikan dugaan kasus penyadapan dapat diungkap secara terang, mulai dari motif hingga pihak yang memperoleh keuntungan terbesar.
