FaktaID.net – Barisan Penggerak Stabilitas Nasional yang terdiri dari organisasi kepemudaan (OKP), ormas, serta jaringan aktivis dari tingkat lokal hingga nasional, menyampaikan aspirasi terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Pimpinan DPR RI, dan Kapolri.
Mereka menilai momentum pembentukan Komite Reformasi Polri pasca-kerusuhan Agustus lalu harus benar-benar mencerminkan keterlibatan masyarakat sipil serta tokoh pergerakan hukum.
Koordinator Presidium Barisan Penggerak Stabilitas Nasional, Mustafa, menekankan perlunya figur independen yang selama ini aktif mengawal isu-isu terkait kepolisian.
Salah satu tokoh yang diusulkan adalah Ade Adriansyah Utama SH MH, sosok pergerakan hukum sekaligus pengawas lembaga kepolisian.
“Reformasi Polri bukan hanya agenda internal, tapi menyangkut kepercayaan publik. Karena itu, kami menilai sosok seperti Ade Adriansyah Utama layak masuk dalam Komite Reformasi Polri sebagai representasi masyarakat,” ujar Mustafa dalam keterangannya, Senin (29/9).
Mustafa menambahkan, sejak Polri resmi berpisah dari ABRI, agenda reformasi kepolisian selalu menjadi sorotan publik. Namun, hingga saat ini, upaya pembenahan Polri masih dihadapkan pada tantangan, terutama dalam aspek transparansi dan keadilan.
