Daerah  

Tiga Calon Sekda Kota Bogor Diserahkan ke Wali Kota, Pengamat: Pilih Berdasarkan Meritokrasi

Redaksi
Tiga Calon Sekda Kota Bogor Diserahkan ke Wali Kota, Pengamat: Pilih Berdasarkan Meritokrasi
Dok. Pengamat kebijakan publik dari Insan Cita Institute, Sandi Muhammad Ilham/Ist)

FaktaID.net – Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor secara resmi telah menyerahkan tiga nama calon Sekda kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Ketiga nama tersebut merupakan hasil dari proses seleksi yang melibatkan kompilasi penilaian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bogor.

Tiga nama calon yang diajukan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Denny Mulyadi, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sri Nowo Retno, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Eko Prabowo.

Baca Juga :  Kejati Gorontalo Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Proyek Command Center Rp5 Miliar

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyatakan bahwa dirinya akan segera melakukan tahapan wawancara terhadap ketiga calon sebelum menentukan pilihan.

Dalam proses seleksi ini, muncul pula sorotan dari kalangan pengamat kebijakan publik. Sandi Muhammad Ilham dari Insan Cita Institute menekankan pentingnya pemilihan pejabat publik berdasarkan prinsip meritokrasi.

“Pejabat publik harus dipilih berdasarkan kemampuan dan rekam jejak prestasi, bukan latar belakang sosial, ekonomi, atau politik. Ini penting agar jabatan strategis diisi oleh orang yang benar-benar kompeten,” ungkap Sandi saat dimintai keterangan, Kamis (12/6).

Baca Juga :  Polisi Tetapkan Dua Tersangka Kasus Pengusiran Paksa Nenek Elina di Surabaya

Lebih lanjut, Sandi menyoroti salah satu kandidat, yakni Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno, sebagai figur yang ideal untuk menduduki posisi Sekda.

“Saya tidak kenal dr. Retno, namun aebagai seorang dokter, dr. Retno telah disumpah untuk menjunjung etika, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ini menunjukkan integritas yang tinggi, yang juga sangat relevan untuk jabatan Sekda,” katanya.

Selain itu, menurut Sandi, dr. Retno merupakan figur birokrat yang sedikit berbicara namun bekerja dan relatif jauh dari kepentingan politik.

Baca Juga :  Kejari Belitung Timur Geledah Dinas Pendidikan, Usut Dugaan Korupsi Proyek Gedung Rp17 Miliar

“Ini jadi nilai tambah karena dapat menjamin netralitas birokrasi dan fokus terhadap pelayanan publik. Dan sebagai penengah dalam menentukan kebijakan, ” tambahnya. (DR)