Perluasan layanan MBG juga memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta santri di lingkungan pesantren, khususnya di wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi.
“Dapur-dapur ini kami arahkan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui. Balita serta santri di lingkungan pesantren,” jelas Arum.
BGN juga mewajibkan setiap SPPG yang diaktivasi memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk memastikan kelayakan lingkungan pengolahan makanan.
Agustina mengingatkan masyarakat dan calon mitra agar mengikuti mekanisme resmi BGN. Seluruh proses aktivasi dilakukan melalui sistem dan tidak dipungut biaya.
“Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika Bapak dan Ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib,” tegasnya.
BGN akan terus memperluas aktivasi SPPG secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kesiapan wilayah. Dukungan pemerintah daerah, pesantren, dan media diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan MBG agar manfaatnya semakin luas dan tepat sasaran. (DR)
