FaktaID.net – Bank Indonesia (BI) meluncurkan Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Peluncuran program yang digelar di Jakarta pada Senin (22/6) tersebut dipimpin Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, perwakilan kementerian, perbankan, asosiasi, pondok pesantren, serta pelaku UMKM.
Perry mengatakan UMKM memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional karena menjadi fondasi penciptaan lapangan kerja dan lahirnya wirausaha masa depan yang produktif dan berdaya saing. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, sektor UMKM menyumbang 60,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap 90 persen tenaga kerja, dan berkontribusi 15 persen terhadap ekspor nasional.
“Meningkatnya risiko ketidakpastian ekonomi global, menuntut kemandirian ekonomi Indonesia melalui penciptaan wirausaha baru dan peningkatan kapasitas UMKM. Agar lebih berdampak, dilakukan pemilihan model bisnis terbaik dari UMKM binaan BI sehingga kesesuaian bisnisnya teruji di lapangan”, ujar Perry.
Ia menegaskan Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu dirancang untuk menghasilkan wirausaha yang mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Program ini dijalankan secara nasional melalui sinergi 46 Kantor Perwakilan BI, kementerian dan lembaga terkait, lebih dari 3.000 UMKM binaan BI, serta sekitar 1.500 pesantren yang telah diberdayakan.
Menurut Perry, peningkatan kemampuan kewirausahaan menjadi kunci kemajuan UMKM melalui pendidikan, evaluasi, dan penerapan model bisnis yang telah teruji.
“Motivasi yang kuat, semangat pantang menyerah, dan kemampuan membangun kerja sama merupakan fondasi penting bagi kemajuan UMKM”, pungkas Perry.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk pemberdayaan pesantren.
“Melalui sinergi yang kuat dan berkelanjutan, kita berharap ekonomi syariah, khususnya yang berbasis pondok pesantren, dapat semakin berkembang dan menghadirkan keberkahan yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” ujarnya.
