FaktaID.net – Kejaksaan Agung (Kejagung) menempati posisi teratas sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat Indonesia berdasarkan hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15–21 Januari 2026. Tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa tercatat mencapai 80 persen, menjadi capaian tertinggi dalam dua tahun terakhir.
Angka tersebut menempatkan Kejagung melampaui lembaga hukum lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan, hingga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa tingginya tingkat kepercayaan publik ini merupakan buah dari konsistensi Kejagung dalam menangani perkara-perkara korupsi besar yang menyita perhatian masyarakat luas. Akumulasi kepercayaan terhadap Kejaksaan dinilai sangat signifikan hingga menyentuh angka 80 persen.
“Sebanyak 74% responden menyatakan cukup percaya dan 6% menyatakan sangat percaya,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei secara virtual, Ahad (8/2).
Capaian tersebut menempatkan Kejagung di peringkat pertama lembaga hukum nasional, unggul dibanding Mahkamah Konstitusi yang memperoleh tingkat kepercayaan 75,0 persen, Pengadilan 74,4 persen, KPK 71,8 persen, serta Polri sebesar 65,5 persen. Raihan 80 persen ini menjadi rekor tertinggi Kejaksaan dalam kurun dua tahun terakhir.
Jika dibandingkan dengan tren sebelumnya, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung terakhir kali berada di level 80 persen pada pertengahan 2024. Sementara sepanjang 2025, angkanya sempat bergerak fluktuatif di kisaran 70 hingga 75 persen.
Peningkatan kepercayaan tersebut sejalan dengan pandangan publik terhadap kondisi penegakan hukum secara umum. Hasil survei menunjukkan, sebanyak 38,6 persen responden menilai penegakan hukum saat ini berada dalam kondisi baik, bahkan 3,1 persen menilainya sangat baik.
Salah satu faktor utama yang mendorong lonjakan kepercayaan publik adalah transparansi kinerja Kejagung. Aksi Kejagung yang secara terbuka menunjukkan tumpukan uang hasil penindakan kasus korupsi senilai Rp6,6 triliun kepada negara melalui Presiden mendapat respons dan dukungan luas dari masyarakat.
Survei Indikator Politik Indonesia ini melibatkan 1.220 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling di seluruh wilayah Indonesia, dengan margin of error sebesar 2,9 persen. (DR)
