FaktaID.net – Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada jajaran pemerintah, khususnya di sektor birokrasi dan pelayanan perizinan, saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5).
Dalam agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 itu, Presiden Prabowo secara tegas meminta Menteri Keuangan segera mengganti pimpinan Bea Cukai jika dinilai tidak mampu bekerja maksimal.
“Presiden Prabowo, Menteri Keuangan, kalau pimpinan BCUK tidak mampu, segera diganti. Saya ingatkan semua kepala badan menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu yang melanggar tindak,” tegas Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo menilai seluruh institusi pemerintah harus bekerja lebih efektif dan tidak lagi memberi ruang bagi praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan memenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, BCUK kita harus diperbaiki,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lambannya proses perizinan usaha di Indonesia yang dinilai kalah cepat dibanding negara-negara tetangga. Menurutnya, pemerintah tidak boleh bekerja santai dan harus mampu memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat maupun investor.
“Menteri Keuangan, kalau pimpinan BCUK tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha-engkek,” katanya.
Prabowo kemudian menggunakan istilah khas Sunda untuk menegaskan semangat kerja yang harus dimiliki aparatur negara.
“Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engkek kumaha, bukan kumaha-engkek. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan, bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik,” ucapnya.
Tak hanya itu, Prabowo juga memberi sindiran keras kepada aparatur sipil negara (ASN) yang dianggap tidak bekerja dengan baik atau terlibat korupsi.
“Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN, tidak bisa diberhentikan. Kalau tidak, suruh dia tinggal di rumah saja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa tidak ke kantor? Saya tidak dipercaya karena saya banyak korupsinya,” ujar Prabowo.
Menutup pidatonya, Prabowo meminta dukungan seluruh anggota DPR RI untuk bersama-sama melakukan pembenahan birokrasi dan mempercepat reformasi pemerintahan. (DR)
