“Perbuatan ini dilakukan oleh oknum yang telah dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan. Ini bukan bagian dari kebijakan resmi PT Pertamina (Persero),” tegasnya.
Burhanuddin juga menekankan bahwa Kejaksaan Agung dan PT Pertamina (Persero) terus bersinergi dalam upaya memperbaiki tata kelola perusahaan menuju penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Ia menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan murni sebagai bagian dari penegakan hukum tanpa intervensi pihak mana pun.
“Penanganan perkara ini adalah bagian dari komitmen menuju Indonesia Emas 2045. Saat ini, penyidik bekerja sama dengan ahli keuangan untuk menghitung kerugian negara akibat kasus ini,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan apresiasi atas langkah hukum yang diambil Kejaksaan Agung. Menurutnya, hal ini menjadi momentum bagi Pertamina untuk berbenah dan meningkatkan tata kelola perusahaan.
“Kami telah melakukan uji rutin setiap tahun dengan Lemigas terhadap kualitas BBM yang beredar di seluruh SPBU, termasuk yang disalurkan oleh Pertamina,” kata Simon. (DR)
