Dalam proses perizinan, PT BSJ diduga memanipulasi dokumen studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, hingga Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Perusahaan juga diduga tetap melakukan penambangan setelah IUP berakhir pada 2015. Penyidik mendalami dugaan kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan.
Selain itu, PT BSJ diduga menambang di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izinnya.
Penyidik juga menduga perusahaan memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan. Aktivitas penambangan dan penjualan nikel tersebut diduga menguntungkan PT BSJ sekaligus menyebabkan kerugian keuangan negara.
“Tim Penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan surat tugas ahli telah diterbitkan,” ujar Kapuspenkum.
Atas dugaan perbuatannya, PT BSJ disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (DR)
