FaktaID.net – Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025.
Sebelum penetapan tersangka, penyidik telah memeriksa 36 saksi serta menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Penyitaan tersebut telah mendapat persetujuan pengadilan negeri.
Dalam pengembangan penyidikan, tim penyidik bersama Tim Forensik Digital juga menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK pada Senin (9/11).
Enam lokasi tersebut meliputi dua kantor PT ANI di Kota Kendari dan lokasi tambang di Kabupaten Konawe Utara, Kantor PT KAA di Konawe Utara, dua kantor PT AMI di Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah, serta Kantor PT AMID di Buton Tengah.
Dari penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk RKAB dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Selain itu, turut diamankan barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
“Tim Penyidik akan meneliti barang bukti yang disita untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ dan perusahaan yang diduga terafiliasi dengan PT BSJ. Pemeriksaan forensik digital akan dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna dalam keterangan resminya.
Penyidik mendalami proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.
