FaktaID.net – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan sikap Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tetap melarang penggunaan hotel sebagai tempat rapat bagi aparat pemerintah daerah, meskipun secara nasional kebijakan tersebut telah diperbolehkan kembali.
“Terkait dengan kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati dan walikota, kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada,” ujar Dedi Mulyadi, dalam video yang diunggah di media sosialnya, dikutip Jumat (13/6).
Ia menilai bahwa fasilitas yang tersedia di kantor pemerintahan sudah mencukupi untuk kebutuhan rapat dan pengambilan keputusan.
“Karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat, toh seluruh keputusan bukan hanya diambil di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai,” lanjutnya.
Dedi juga menyampaikan bahwa untuk rapat dengan DPRD, fasilitas gedung DPRD sudah memadai. Ia menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran untuk menyelesaikan persoalan publik yang lebih mendesak.
“Tempat rapat kita dengan DPRD sudah ada gedung DPRD, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita, hutang BPJS kita masih 300 miliar lebih, 360 miliar, infrastruktur kita belum selesai semua.” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa masih banyak kebutuhan dasar rakyat yang harus segera dipenuhi, seperti pendidikan, infrastruktur, dan perumahan bagi rakyat miskin.
“Anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun.”
Menurutnya, semua hal itu hanya bisa tercapai jika aparatur pemerintah mampu menjalankan tugas secara efisien.
“Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita, aparat pemerintah efisien, itu saja. Jadi saya pemerintah provinsi Jawa Barat sebagai gubernur dan meminta seluruh bupati, walikota kita tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki.” tandasnya. (DR)
