FaktaID.net — Penyalahgunaan wewenang dan keterlibatan dalam aktivitas ilegal menjadi fokus pembenahan internal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mabes TNI memastikan tidak akan memberi ruang bagi prajurit yang terbukti melanggar hukum maupun disiplin.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, dalam keterangannya usai mengikuti rapat bersama Kementerian Pertahanan dan jajaran pimpinan TNI.
“Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya dengan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI,” kata Aulia dalam konferensi pers di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (25/3).
Ia menjelaskan, langkah tegas ini merupakan bagian dari program revitalisasi internal TNI yang melibatkan Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Pertahanan, Panglima TNI, serta pejabat tinggi di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI.
Aulia menambahkan, kebijakan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penguatan supremasi hukum serta menjaga marwah institusi negara.
Dalam praktiknya, TNI menerapkan penegakan hukum tanpa kompromi. Setiap prajurit yang terbukti bersalah akan diproses melalui jalur peradilan militer hingga sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
