FaktaID.net – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta, terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan pemecatan tersebut ditetapkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Dalam putusannya, majelis hakim tidak hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa pemecatan, tetapi juga menyatakan perilaku terduga pelanggar berinisial AS sebagai perbuatan tercela.
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa terdapat dua sanksi yang dijatuhkan kepada terduga pelanggar dalam sidang etik tersebut.
“Yang pertama, sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” ujar Isir di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11).
Selanjutnya, majelis hakim menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri.
“Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” jelasnya.
Namun, keputusan tersebut belum diterima begitu saja oleh terduga pelanggar. Johnny menyebut, yang bersangkutan telah menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan sidang KKEP.
“Terduga pelanggar AS sesuai dengan haknya dalam menanggapi keputusan sidang telah menyatakan banding,” ungkap Isir. (DR)
