Data pemerintah menunjukkan nilai ekspor gabungan batu bara, CPO, dan ferro alloy mencapai US$66,13 miliar sepanjang 2025 atau sekitar 23,4 persen dari total ekspor nasional. Ketiga komoditas tersebut juga menjadi faktor penting yang menopang surplus neraca perdagangan Indonesia selama 71 bulan berturut-turut.
Secara terperinci, ekspor batu bara tercatat sebesar US$24,48 miliar, sementara ekspor CPO mencapai US$24,42 miliar. Adapun ferro alloy menyumbang nilai ekspor sebesar US$16,49 miliar.
Pemerintah akan memulai implementasi awal kebijakan tersebut pada 1 Juni 2026. Dalam masa transisi, eksportir masih dapat menjalankan aktivitas ekspor seperti biasa, namun wajib menyampaikan laporan kegiatan ekspor kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor.
Proses pelaporan akan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui portal khusus yang telah disiapkan. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan selama tiga bulan pertama untuk menyempurnakan sistem sebelum diterapkan secara penuh.
Airlangga menegaskan pemerintah tetap menjaga kepastian usaha selama masa transisi berlangsung. Seluruh arus barang, realisasi ekspor, dan kontrak perdagangan yang telah berjalan akan tetap dihormati sesuai kesepakatan para pelaku usaha dengan mitra dagang mereka.
Menurutnya, kebijakan ekspor satu pintu menjadi bagian dari upaya negara dalam mengelola komoditas strategis secara lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
“Pemerintah juga berkomitmen memastikan proses transisi berjalan lancar dan terukur, sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif agar kepercayaan mitra dagang internasional terhadap Indonesia terus meningkat,” pungkas Airlangga. (DR)
