“Kami semua berkomitmen membangun iklim usaha yang baik di Jawa Barat, menghilangkan pungutan investasi, menghapus premanisme, membangun infrastruktur, dan menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih baik,” tegas KDM.
Ia juga mengingatkan para pengusaha untuk peduli pada lingkungan dan kesejahteraan pegawai mereka. “Jangan sampai telat bayar THR. Kalau saya sudah kasih THR buat warga Jawa Barat lewat penghapusan denda pajak,” candanya.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan bahwa pertemuannya dengan Gubernur Jabar membahas berbagai persoalan, termasuk penyelesaian kisruh kepengurusan Kadin Jabar.
“Kita ingin memastikan bahwa Kadin Jabar seperti Kadin Indonesia, harus kompak dan solid. Dengan Pak Gubernur, kita mengutamakan musyawarah dulu sebelum masuk ke forum formal seperti Musprov,” ujar Anindya.
Saat ditanya tentang kepengurusan Kadin Jabar, Anindya menegaskan bahwa saat ini Kadin Jabar dipimpin oleh Agung Suryamal sebagai penerima SK Caretaker.
“Pak Agung adalah caretaker sekarang. Tapi untuk definitif, perlu ada mekanisme musyawarah dan proses formal. Yang penting, ada musyawarah dulu, itu arahan Pak Gubernur. Saya percaya beliau punya strategi tersendiri untuk menyelesaikan persoalan ini,” jelasnya.
