“Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu,” sambungnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan bahwa ekonomi nasional harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Ia menilai Indonesia harus memiliki kendali yang lebih kuat terhadap pengelolaan kekayaan alam agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” tegasnya.
Untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan strategis, mulai dari penerapan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu, percepatan hilirisasi industri, hingga penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor.
“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Pada momentum Hari Lahir Pancasila tersebut, Presiden Prabowo kembali mengingatkan pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai arah pembangunan ekonomi bangsa. Menurutnya, cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata harus terus menjadi pedoman dalam membangun Indonesia yang kuat, mandiri, dan sejahtera. (DR)
