JAKARTA – Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yenti Garnasih, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menindak bawahannya yang tidak patuh terhadap perintah atau instruksi, khususnya dalam hal efisiensi anggaran.
Hal ini disampaikan menyusul pernyataan Presiden Prabowo saat menghadiri Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya pada Senin (10/2). Dimana dalam instruksi tersebut, Presiden menyebut ada didalam birokrasi yang melawan.
Diketahui, dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa terdapat sejumlah birokrasi yang tidak patuh terhadap instruksinya, terutama dalam upaya efisiensi anggaran.
Yenti menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk ketegasan Presiden dalam menghadapi pembangkangan di lingkungan birokrasi.
“Pernyataan Presiden tentu tidak asal-asalan. Pasti ada indikasi-indikasi pembangkangan terhadap perintah atau instruksi yang diberikan. Ini harus ditindak tegas, digeser, atau bahkan dicopot jika tidak sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan,” ujar Yenti dalam keterangannya, Selasa (11/2)
