FaktaID.net — Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN), sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait putusan lepas (ontslag) dalam perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO), menuai kecaman keras dari Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih.
Yenti mengecam keras keterlibatan seorang hakim dalam praktik korupsi. Menurutnya, hakim seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum, bukan justru menjadi bagian dari mafia peradilan.
“Ulah mafia kasus seperti inilah biang korupsi merajalela,” ujar mantan Ketua Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) itu dalam keterangannya yang diterima pada Ahad (13/4).
Yenti menyebut kasus ini menambah kebingungan dan kekecewaan publik terhadap sistem peradilan. Apalagi, pelaku menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri, posisi yang seharusnya menjadi panutan dalam integritas hukum.
“Entah bagaimana caranya, kita bisa percaya dengan hakim lagi. Terlebih pelaku ini menjabat Ketua Pengadilan Negeri. Yang harusnya memberi contoh,” tegasnya.
Selain itu, Yenti pun berharap Kejagung dapat mengusut juga semua putusan atau vonis lepas perkara tindak pidana administrasi lainnya.
“Kita belum lupa ada putusan lepas atau ontslag impor emas bea cukai 189 triliun, benarkah?. Dan bongkar tuntas bos mafia dari kasus Zorof Ricar, hampir 1 T dan 51 kg emas dirumahnya ,” tambah Yenti.
