FaktaID.net – Letjen TNI Novi Helmy Prasetya resmi kembali berdinas aktif di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah menyelesaikan masa penugasan di luar struktur militer sebagai Direktur Utama Perum Bulog.
Penugasan Letjen Novi Helmy di Perum Bulog sebelumnya merupakan bagian dari bentuk dukungan TNI terhadap kebijakan pemerintah. Penugasan itu dijalankan atas permintaan resmi dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan telah mendapatkan persetujuan dari Panglima TNI.
Namun, seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit aktif yang bertugas di luar 14 instansi yang diatur oleh undang-undang tersebut diwajibkan untuk mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas aktif. Menyikapi ketentuan itu, Letjen TNI Novi Helmy memilih untuk melanjutkan pengabdiannya sebagai prajurit aktif TNI.
“Atas dasar pertimbangan itu, dikaitkan juga dengan kebutuhan organisasi dan pembinaan personel, TNI menerima kembali Letjen TNI Novi Helmy Prasetya yang memutuskan tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI. Hal ini merupakan wujud ketaatan terhadap aturan perundang-undangan dan dedikasi terhadap institusi,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam keterangan pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (3/7).
Langkah resmi penarikan Letjen TNI Novi Helmy dari Bulog dilakukan melalui surat Panglima TNI kepada Menteri BUMN tertanggal 5 Juni 2025. Kementerian BUMN kemudian menyetujui pengakhiran penugasan tersebut melalui surat Nomor SR-75/DSI.MBU/07/2025 tertanggal 30 Juni 2025.
Pihak Perum Bulog menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dedikasi Letjen TNI Novi Helmy selama menjabat. Ia dinilai berhasil mencatatkan sejumlah capaian penting yang memperkuat peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
TNI juga menegaskan komitmennya terhadap profesionalisme dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta terus mendukung program strategis nasional dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang andal, baik di dalam institusi militer maupun dalam mendukung kementerian dan lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (DR)
