“Tentu dari mana pun program penyaluran tenaga kerja ini akan kita dukung,” ujarnya.
Selain itu, Menaker menekankan pentingnya pelatihan bahasa Jepang yang efektif dan efisien agar SDM siap kerja dan tidak terjebak dalam praktik human trafficking.
“Kalau bisa pelatihan jangan terlalu lama misalnya 2 bulan. Demikian juga biaya pelatihan harus efisien, tidak memberatkan para calon tenaga kerja,” ungkapnya.
Menaker juga menyoroti komitmen pihak Jepang dalam menerima tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan, mengingat adanya masa jeda yang cukup panjang.
Sebagai solusi atas isu pembiayaan magang, pemerintah akan menggandeng Baznas untuk menyediakan dana talangan hingga Rp40 juta per orang, serta memberikan subsidi pelatihan dan dukungan lainnya.
Pemerintah, lanjutnya, siap mengawal program ini agar semakin banyak tenaga kerja Indonesia yang bisa bekerja di luar negeri.
Bahkan, Presiden Prabowo telah menyiapkan anggaran hingga Rp14 triliun untuk memberangkatkan 500.000 tenaga kerja ke berbagai negara.
Ke depan, IJBNet akan memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan jajaran terkait guna merealisasikan program tersebut. (DR)
