Kondisi ini berdampak pada meningkatnya beban sistem pensiun dan menyusutnya jumlah tenaga kerja. Sebagai respons, Polandia mengembangkan sejumlah strategi, antara lain memperpanjang masa kerja, memanfaatkan migrasi tenaga kerja, serta menerapkan kebijakan “keadilan antargenerasi” untuk memastikan kelompok lansia, khususnya di wilayah terpencil, tetap mendapatkan akses layanan yang layak.
Sementara itu, Indonesia berada dalam fase transisi penting menuju masyarakat menua. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menyampaikan bahwa Indonesia diproyeksikan akan resmi menjadi “aged society” pada 2031.
Saat ini, pemerintah fokus mengoptimalkan bonus demografi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, langkah strategis juga diarahkan pada penguatan sistem perlindungan sosial, layanan kesehatan, serta pemenuhan nutrisi ibu dan anak guna mendukung target Indonesia menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia.
Di sisi lain, Haiti menghadapi tantangan yang lebih kompleks akibat keterbatasan data dan situasi keamanan. Negara tersebut belum melakukan sensus sejak 2003, sehingga menyulitkan perumusan kebijakan berbasis data.
Permasalahan utama yang dihadapi Haiti meliputi tingginya angka kematian ibu dan bayi serta minimnya akses terhadap layanan keluarga berencana. Untuk itu, diperlukan digitalisasi sistem kesehatan dan penguatan tata kelola guna melindungi masyarakat di tengah krisis kemanusiaan.
Sidang ini menyimpulkan bahwa meskipun setiap negara menghadapi persoalan demografi yang berbeda, penggunaan data berbasis bukti menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. (DR)
