Yenti menilai, sudah saatnya negara bersikap lebih tegas agar ada efek jera yang nyata. Ia juga menyinggung soal perdebatan antara perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi tersangka dengan hak masyarakat yang dirugikan akibat korupsi.
“Tinggal kita takar, bela Hak Asasi Manusia (HAM), karena praduga tak bersalah terhadap tersangka atau HAM rakyat yang ekonominya dirampok,” kata Yenti.
Menurutnya, korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak-hak ekonomi masyarakat. Karena itu, ia mendorong penegak hukum untuk tidak ragu menjatuhkan hukuman berat, agar ke depan para pejabat benar-benar berpikir ulang sebelum melakukan tindak pidana korupsi.
Seperti diketahui, KPK kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Timur dengan mengamankan Wali Kota Madiun, Maidi, pada Senin (19/1).
Dalam operasi ini, KPK mengamankan total 15 orang dari sejumlah lokasi berbeda, dan sembilan di antaranya langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, termasuk Wali Kota Madiun.
Selain mengamankan para pihak yang diduga terlibat, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan praktik korupsi fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun. (DR)
