JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memastikan bahwa tidak ada perubahan posisi Indonesia terkait kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara, khususnya menyangkut hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
“Kita tidak punya pergeseran standing apa pun terkait kedaulatan,” ujar Menlu Sugiono usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12).
Menlu menegaskan bahwa kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama dalam menghadapi isu-isu di kawasan tersebut.
Meski demikian, ia menyebut pemerintah tengah menjajaki kerja sama dengan RRT untuk mendukung kepentingan ekonomi kedua negara.
“Yang kedua yang ingin kita lakukan adalah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan RRT di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai klaim, untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing kita,” jelas Sugiono.
Untuk merealisasikan kerja sama tersebut, Sugiono menyampaikan bahwa kedua negara telah sepakat membentuk komite bersama. Komite ini bertugas mendiskusikan detail kerja sama, termasuk lokasi geografis serta regulasi yang relevan.
“Kerja sama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya, termasuk lokasi geografisnya. Masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara. Jadi, tidak ada pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan,” tegasnya. (DR)
