BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi, menggelar rapat bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk membahas distribusi dana hibah kepada organisasi.
Dalam rapat tersebut, Dedi menyatakan keheranannya atas laporan distribusi dana hibah dari APBD Jabar 2025 yang dinilai tidak proporsional.
Dedi menilai terdapat ketidakadilan dalam pembagian dana hibah, khususnya untuk organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat (ormas) Islam.
Ia menyoroti besaran bantuan yang diberikan kepada beberapa organisasi, sementara ormas besar seperti Muhammadiyah justru tidak mendapatkan alokasi dana sama sekali.
“Untuk KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Rp 5,5 miliar, Kwartir Pramuka Rp 4,8 miliar, sementara yang lainnya hanya mendapat Rp 200-an juta,” ujar Dedi dalam rapat yang tayang di channel YouTube pribadinya, Ahad (2/2).
Dedi menambahkan, KNPI menjadi penerima dana hibah tertinggi, sementara Muhammadiyah, salah satu ormas Islam terbesar di Jabar, justru tidak mendapatkan alokasi dana hibah.
“NU (Nahdlatul Ulama) dapat Rp 1,7 miliar, KNPI Rp 5 miliar, Pramuka Rp 4 miliar, Persis Rp 500 juta, tapi Muhammadiyah tidak dapat sama sekali,” ujarnya sambil tertawa kecil.
Padahal, jika dibandingkan dengan ormas Islam besar seperti Muhammadiyah, NU, dan Persatuan Islam (Persis), keanggotaan BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) jauh lebih kecil.
Namun, BKPRMI justru mendapatkan dana hibah lebih besar daripada Persis dan bahkan lebih tinggi daripada NU.
“Padahal, Persis adalah ormas yang lebih besar dan diakui kelembagaannya. Persis dapat Rp 3,1 miliar, sementara Muhammadiyah nol. Ini tidak masuk akal,” kata Dedi.
Melihat ketidakadilan tersebut, Dedi mengajak jajarannya untuk merevisi nilai hibah yang diberikan kepada organisasi.
Ia menekankan pentingnya membuat proporsi yang adil berdasarkan bobot organisasi, terutama ormas keagamaan yang memiliki jumlah anggota besar.
“Saya tidak mengomentari, tapi dari sisi rasionalitas, ini tidak rasional. Dibuatlah proporsi yang adil. Ormas keagamaan dengan jumlah pemeluk yang banyak seharusnya mendapatkan bantuan lebih besar. Hitung saja jumlah anggotanya,” tegas Dedi. (DR)
