Untuk mengantisipasi dampak tersebut, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah strategis, seperti respons cepat di wilayah berpotensi curah hujan rendah, penguatan pengelolaan waduk dan irigasi berbasis data, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, serta kampanye penghematan penggunaan air dan energi.
Faisal juga menegaskan kesiapan BMKG dalam mendukung berbagai sektor pembangunan melalui penyediaan data dan informasi iklim terkini.
“BMKG tidak hanya mengurusi kebencanaan, tetapi juga mendukung berbagai sektor pembangunan seperti pertanian, perhubungan (darat, laut, dan udara), serta infrastruktur pekerjaan umum,” ungkapnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menilai potensi kemarau panjang tahun 2026 sebagai tantangan serius yang membutuhkan penanganan terpadu.
Ia menyebut dampak kekeringan berpotensi dirasakan di berbagai sektor, mulai dari menurunnya debit sungai dan volume waduk, terganggunya pola tanam, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.
“Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Kecepatan antisipasi dan koordinasi menjadi kunci yang harus kita jaga bersama,” ujar Adenan. (DR)
