FaktaID.net – Pakar Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, menyoroti kasus yang menjerat pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, yang mengklaim kekayaan hampir Rp1 triliun berasal dari komisi sebagai makelar tambang.
“Sah – sah saja jika Zarof Ricar mengaku uang yang hampir satu triliun itu didapat dari komisi sebagai perantara jual-beli tambang, emas, batu bara, dan nikel,” ujar Yenti kepada media, Jumat (23/5).
Namun, menurut Yenti, pernyataan tersebut justru menimbulkan dugaan konflik kepentingan karena Zarof Ricar merupakan pejabat di Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan dalam promosi, penempatan, rotasi, dan mutasi hakim.
“Ini jelas konflik kepentingan sebagai pejabat Mahkamah Agung. Apalagi ia menjabat pada posisi strategis yang berkaitan dengan hakim-hakim, bahkan di Mahkamah Agung,” tegasnya.
Yenti menekankan pentingnya hakim dalam perkara ini untuk tidak menerima begitu saja pengakuan dari terdakwa Zarof Ricar. Ia meminta pengadilan memerintahkan pembuktian terbalik atas kekayaan yang diklaim Zarof Ricar.
“Jika memang dari jual beli tambang, maka tambangnya yang mana, siapa orangnya, betul atau tidak, dan komisinya berapa. Jangan diterima mentah-mentah,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam kasus ini terdapat unsur korupsi dan TPPU. Oleh karena itu, pengadilan perlu menjerat terdakwa dengan dua sudut pandang hukum.
“Korupsinya bisa menggunakan Pasal 37 UU Tipikor, dan untuk TPPU-nya bisa menggunakan Pasal 77 dan 78 UU TPPU,” jelas Yenti.
Yenti menegaskan, pembuktian terbalik harus diterapkan karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
“Apapun yang dikatakan terdakwa itu baru klaim. Hakim harus memerintahkan pembuktian harta kekayaan yang menurut surat dakwaan diperoleh dari kejahatan, baik korupsi maupun TPPU,” katanya.
Ia pun memperingatkan publik dan aparat penegak hukum agar tidak terkecoh oleh dalih terdakwa. “Jangan terkecoh pada jawaban para terdakwa, yang seolah-olah mematahkan segalanya. Saya rasa tidak seperti itu,” tegasnya.
Yenti juga mendorong agar aparat penegak hukum mengusut lebih lanjut keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini.
“Kasus Zarof Ricar ini harus dibongkar, serta menelusuri hakim-hakim yang bersentuhan dengannya, yang diduga memberikan gratifikasi atau suap untuk kasus-kasusnya,” pungkasnya. (DR)
