FaktaID.net – Pakar Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Yenti Garnasih, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat institusi penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam upaya memberantas korupsi dan berbagai tindak kejahatan lainnya.
Menurut Yenti, penguatan lembaga penegak hukum perlu dilakukan mengingat tingginya angka korupsi dan kejahatan yang masih terjadi di Indonesia. Salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang menangani perkara.
“Karena korupsi banyak, kejahatan banyak, mungkin harus dipikirkan berkaitan dengan SDM. Apakah perlu penambahan SDM, ataukah dilakukan peningkatan kompetensi dari kemampuan yang ada,” kata Yenti saat ditemui di kediamannya, pada Jumat (5/6).
Ia menilai penambahan personel tidak harus dilakukan secara menyeluruh, melainkan difokuskan pada bagian yang berkaitan langsung dengan penanganan perkara, khususnya penyidik.
“Kalau SDM itu kan begini, mungkin jumlah secara keseluruhan tidak perlu ditambah, tetapi yang berkaitan dengan penyidik yang menangani kasus itu perlu ditambah,” ujarnya.
Terkait institusi kepolisian, Yenti menilai penataan dan redistribusi personel juga bisa menjadi salah satu solusi untuk memperkuat penanganan kasus-kasus hukum yang tengah berjalan.
“Untuk Kepolisian, ada Sabhara (Samapta Bhayangkara) dan unit-unit lainnya. Personel yang memungkinkan bisa digeser untuk memperkuat penanganan perkara yang sedang ditangani, mungkin seperti itu,” tuturnya.
Yenti berharap penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas penyidik, serta penataan SDM yang tepat dapat mendukung efektivitas pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia. (DR)
