Ia menjelaskan, dugaan penyimpangan tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga diduga mengganggu pasokan batu bara ke sejumlah PLTU sehingga memicu pemadaman listrik di berbagai wilayah.
“Perbuatan atau modus-modus tersebut juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadam listrik di sejumlah wilayah Indonesia, Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek,” ujarnya.
Kortastipidkor Polri juga mengindikasikan adanya kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp5 triliun.
“Diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp5 triliun. Namun terkait dengan nilai ini secara riil saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPK RI untuk melakukan audit investigasi secara resmi,” tutur Robertus.
Dalam proses penyidikan, Kortastipidkor Polri akan memanggil para saksi, meminta keterangan ahli, serta melakukan penyitaan terhadap dokumen, data elektronik, maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Selain itu, penyidik juga akan menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, sekaligus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik individu maupun korporasi, berdasarkan alat bukti yang diperoleh. (DR)
