Untuk memastikan kelancaran proses ini, BKN sedang menyusun roadmap pengangkatan serentak CASN 2024. Roadmap tersebut akan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk mereka yang masih menjalani proses seleksi.
Rini menegaskan bahwa anggaran untuk belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi. Dengan demikian, instansi pemerintah tetap memiliki dana yang cukup untuk menampung pegawai non-ASN yang terdata dalam database BKN selama proses pengadaan PPPK 2024.
“Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi,” jelasnya.
Kementerian PANRB juga memastikan bahwa instansi pemerintah telah menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN selama proses pengadaan PPPK, sebagaimana diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB. (MS)
